Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional pada hari Jumat di Washington.

Langkah tersebut diambil berkaitan dengan penyelidikan yang menyangkut warga negara Amerika dan juga Israel.

Kebijakan baru ini memperluas tekanan dari tingkat individu pejabat ICC langsung menuju ke institusi tersebut.

Departemen Keuangan Amerika Serikat memberlakukan pemblokiran terhadap aset ICC yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut.

Selain itu, hubungan bisnis perusahaan serta individu Amerika dengan mahkamah tersebut juga dibatasi secara ketat.

Departemen Keuangan memberikan masa tenggang selama enam bulan dengan beberapa pengecualian transaksi tertentu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan penolakan pemerintah terhadap kewenangan lembaga tersebut.

Rubio menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menghentikan kemampuan mahkamah dalam menjalankan aktivitas yang menargetkan Amerika.

Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya juga mengecam keras surat perintah penangkapan ICC terhadap para pejabat Israel.

Pihak mahkamah menyatakan bahwa sanksi tersebut mengganggu kemampuan lembaga yang dibentuk melalui perjanjian internasional.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki mandat dari 125 negara pihak untuk menangani berbagai kasus kejahatan berat.

Kasus tersebut mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi.

Lembaga peradilan internasional itu menilai tindakan Amerika Serikat sebagai upaya menghalangi jalannya penegakan hukum.

Wakil Jaksa ICC Nazhat Shameem Khan memastikan bahwa pekerjaan lembaga tersebut akan terus berjalan di seluruh situasi.