Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran belanja Badan Gizi Nasional mencapai Rp38 triliun pada 2026.

Penghematan tersebut membuat pagu efektif anggaran lembaga itu turun dari Rp268 triliun pada awal tahun menjadi Rp229 triliun.

Penyesuaian anggaran ini dilakukan seiring upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi.

Pemerintah menekankan pentingnya pencapaian target dan hasil program, bukan sekadar pengurangan belanja semata.

Hal tersebut disampaikan Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu pada 10 Oktober 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan realisasi anggaran program tersebut.

Hingga akhir September 2026, program itu telah menjangkau 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Kemenkeu mencatat realisasi belanja program tersebut mencapai Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026.

Nilai tersebut meningkat 14,1% dibandingkan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp134,19 triliun.

BGN juga mewajibkan satuan pelayanan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dalam pembenahan standar layanan.

Lembaga tersebut sempat menutup 1.276 satuan pelayanan yang belum memiliki sertifikat tersebut pada September 2026.

Selain itu, BGN menyiapkan penambahan 480 satuan pelayanan untuk memperluas pelayanan di wilayah terpencil.