Majelis Prefektur Okinawa di Jepang secara resmi mendesak adanya revisi menyeluruh terhadap perjanjian yang mengatur status militer Amerika Serikat.

Langkah tegas ini diambil menyusul penangkapan seorang anggota Marinir AS atas dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 39 tahun di Kota Naha.

Resolusi yang menuntut perubahan mendasar pada Perjanjian Status Pasukan Jepang tersebut disetujui oleh sebagian besar anggota majelis pada Jumat.

Dokumen tuntutan itu rencananya segera diserahkan langsung kepada pihak Kedutaan Besar AS serta kepada pemerintah pusat di Jepang.

Peristiwa tragis ini bermula ketika aparat kepolisian mengamankan seorang Marinir yang bertugas di wilayah tersebut atas kecurigaan tindak pembunuhan di hotel.

Korban ditemukan tewas dengan dugaan kuat akibat tindakan pencekikan, sementara terduga pelaku dilaporkan membantah seluruh tuduhan tersebut.

Perjanjian status pasukan yang diteken pada tahun 1960 itu telah lama menuai kritik tajam karena dinilai memberikan perlakuan istimewa kepada personel militer.

Gelombang protes warga setempat terhadap keberadaan pangkalan militer asing di pulau tersebut juga dipicu oleh berbagai rekam jejak kasus pelanggaran hukum.

Saat ini, pemerintah Amerika Serikat menempatkan sekitar 54.000 personel militer di berbagai wilayah Jepang dengan konsentrasi terbesar berada di Okinawa.