Komisi Pemilihan Umum RI menepis tudingan bahwa Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sengaja diselundupkan.

Aturan tersebut diklaim tidak dibuat khusus untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menyatakan materi rancangan norma itu sudah tercantum dalam pembahasan awal. Pembahasan berlangsung di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023.

Rapat konsinyering tersebut dilaksanakan sehari sebelum agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR. Forum bersama DPR itu sendiri digelar pada 20 September 2023.

Idham menyebutkan formulasi rancangan norma itu juga melibatkan konsultasi dengan pejabat berwenang di kementerian terkait. Secara fakta dokumen, rancangan norma tersebut dipastikan sudah ada sejak awal.

Menurut Idham, rancangan norma itu mulanya tercantum pada Pasal 19 ayat 2. Ketentuan tersebut kemudian berubah menjadi Pasal 18 ayat 3 setelah melalui rangkaian rapat harmonisasi.

Keterangan Berbeda dari Bawaslu dan DPR

Pernyataan pihak KPU ini berbeda dengan keterangan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi.

Bagja menyebutkan tidak ada pembahasan Pasal 18 ayat 3 saat uji publik maupun RDP.

Pasal tersebut disebut baru muncul pada fase harmonisasi aturan. Pihak Bawaslu bahkan sempat mengingatkan KPU agar syarat calon dikembalikan sesuai Undang-Undang Pemilu.

Mantan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia juga mengaku tidak mengetahui keberadaan pasal tersebut.

Ia menyatakan pembahasan bersama KPU saat itu murni hanya berfokus pada perubahan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto mengkritik keras aturan tersebut. Ia menilai ketentuan itu dibuat khusus oleh KPU demi memuluskan langkah Gibran sebagai peserta pemilu.