Kementerian Keuangan merencanakan penyaluran dana pensiun langsung dari rekening Kas Umum Negara menuju rekening pribadi penerima.

Kebijakan baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027 sebagai bagian dari program modernisasi sistem perbendaharaan negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa skema tersebut dirancang agar pembayaran pensiun dapat diterima secara tepat waktu.

Pemerintah juga memastikan bahwa jumlah dana yang disalurkan melalui skema Government-to-People Payment ini akan tepat jumlah.

Sebelum penerapan sistem itu, pemerintah akan memastikan seluruh data penerima pensiun berada dalam kondisi akurat dan mutakhir.

Suahasil menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari operasional perbendaharaan negara yang semakin modern.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat.

Saat ini, mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima telah diterapkan untuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri.

Sistem serupa juga sudah mulai diterapkan untuk penyaluran tunjangan profesi guru serta berbagai program bantuan sosial.

Pemerintah berkeinginan untuk memperluas sistem tersebut agar masyarakat bisa menerima haknya secara langsung melalui rekening bank.

Dengan cara ini, para penerima tidak perlu lagi mengambil pembayaran melalui berbagai perantara yang ada.

Keberadaan data yang benar dan mutakhir dinilai menjadi faktor penting agar penyaluran dana dapat berjalan tepat sasaran.

Perkembangan teknologi serta kapasitas sistem perbendaharaan saat ini memungkinkan pemerintah untuk memperluas pembayaran langsung.

Kemampuan tersebut dinilai jauh lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi sistem pembayaran negara pada puluhan tahun lalu.

Penerapan skema ini diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara.

Proses pencairan dana diharapkan menjadi lebih sederhana dan dapat mengurangi ketergantungan pada kantor pos.