Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memicu respons beragam dari partai politik di parlemen.

Perdebatan ini berpusat pada pertimbangan hukum yang menyatakan ketiadaan dokumen ijazah setara sekolah menengah atas dari luar negeri sebagai syarat pendaftaran sebelumnya.

Usulan Pembentukan Pansus dan Penyelidikan

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti putusan tersebut secara objektif.

Menurutnya, langkah konstitusional ini diperlukan untuk memastikan kebenaran dokumen serta prosedur yang berlaku melalui mekanisme pengawasan.

Sebaliknya, pandangan berbeda disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar yang menilai pembentukan pansus maupun hak angket tidak diperlukan.

Ia berpendapat bahwa Komisi II DPR cukup memanggil penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk memberikan penjelasan terkait proses pencalonan tersebut.

Mekanisme Konstitusional UUD 1945

Eka Widodo mengingatkan bahwa Konstitusi UUD 1945 mengatur mekanisme apabila presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Melalui instrumen tersebut, DPR dapat menyatakan pendapat sebelum proses selanjutnya berlangsung di MPR jika ditemukan bukti pelanggaran tertentu.

Di sisi lain, Ahmad Doli Kurnia menilai wacana pemakzulan akan sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik di parlemen karena sudah masuk ke wilayah politik murni.