Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan uji materi terkait aturan masa berlaku surat izin mengemudi yang sudah kedaluwarsa.

Keputusan tersebut membuat ketentuan warga harus membuat dokumen baru dari awal tetap berlaku tanpa ada kelonggaran.

Alasan Penolakan Permohonan Uji Materi

Perkara dengan nomor registrasi 310/PUU-XXIV/2026 ini sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa.

Pemohon mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam persidangan, majelis hakim menilai pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing yang kuat untuk menguji pasal tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan mahkamah tidak menemukan kaitan logis antara hak konstitusional pemohon dengan norma yang diuji.

Tuntutan Kelonggaran Tenggang Waktu

Sebelumnya, pemohon mengharapkan adanya kebijakan masa tenggang selama satu tahun bagi pemilik dokumen yang masa berlakunya telah habis.

Aturan frasa dapat diperpanjang dinilai tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Namun, pengadilan berpandangan bahwa norma hukum yang berlaku tidak menghalangi hak warga untuk memperpanjang dokumen tepat waktu.