Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong agar pemerintah daerah mempercepat kepemilikan akta kelahiran anak.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target cakupan kepemilikan dokumen secara nasional sebesar 100 persen pada 2026.

Capaian nasional saat ini tercatat sudah berada di atas angka 96 persen.

Kementerian Dalam Negeri membuka ruang kolaborasi lintas sektor termasuk bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Koordinasi itu bertujuan untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan serta perlindungan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Rapat Koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada hari Rabu.

Kepemilikan akta kelahiran menjadi dasar penting bagi anak untuk memperoleh dokumen identitas kependudukan.

Dokumen tersebut meliputi Kartu Identitas Anak bagi usia di bawah 17 tahun dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Ribka turut menyoroti adanya kesenjangan cakupan kepemilikan dokumen identitas antarwilayah.

Provinsi Papua Pegunungan masih mencatatkan cakupan sekitar 35 persen.

Sementara itu, cakupan di Provinsi Papua Tengah berada di kisaran 69 persen.

Kondisi tersebut memerlukan perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar cakupan semakin merata.

Capaian administrasi kependudukan juga menjadi salah satu alat ukur pencapaian kinerja suatu daerah.

Ia memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terus bergerak meningkatkan layanan.

Upaya bersama ini diharapkan mampu merealisasikan target pemenuhan hak identitas anak secara menyeluruh.