Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan terkait keabsahan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Pemohon dalam perkara tersebut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum oleh pihak Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah sebagai bukti penyetaraan pendidikan luar negeri.

Yoppy Adhi Hernawan selaku Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara menyoroti metode pemeriksaan perkara yang dilakukan.

Menurutnya, pengadilan umumnya tidak perlu memeriksa pokok persoalan jika pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi dinilai masuk cukup jauh ke substansi sebelum menilai kedudukan hukum.

Pola pemeriksaan tersebut dinilai memberikan dampak politik yang sangat besar bagi para aktor politik.

Temuan pembuktian syarat pendidikan itu dapat digunakan kembali oleh pihak luar di luar ruang sidang.

Ia lantas menyinggung konsep judicialization of politics ketika persoalan politis dibawa ke pengadilan.

Persoalan besar muncul apabila proses peradilan mulai dimanfaatkan untuk mencari keuntungan persaingan politik.

Dampak Preseden Hukum di Masa Depan

Yoppy menilai konsep tersebut sebenarnya bertujuan agar pengadilan mampu mengontrol proses politik berdasarkan konstitusi dalam negara demokrasi.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahaya ketika proses peradilan mulai digunakan demi mencari keuntungan dalam persaingan politik.

Preseden besar yang dikhawatirkan adalah apakah proses di Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang dapat dimanfaatkan aktor politik untuk menyerang lawan politik, meskipun pemohon sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum.