Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan keterangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.

Pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan penanganan kasus dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan serta penerimaan gratifikasi.

Penyidik Dalami Peran Pihak Lain

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan keterangan itu penting untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang harus bertanggung jawab.

Penyidik membutuhkan informasi tersebut guna membangun konstruksi perkara secara utuh dan menyeluruh.

Langkah ini akan membantu penyidik melakukan telaah lanjutan untuk melihat apakah ada peran signifikan dari pihak lain.

Nusron Wahid awalnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam rangkaian pengusutan perkara ini.

Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir karena harus mengikuti agenda internal di kementerian.

Pihak lembaga antirasuah pun berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mengimbau agar Nusron bisa bersikap kooperatif.

Selain Nusron, penyidik juga memanggil tiga orang saksi lain untuk dimintai keterangan.

Saksi-saksi tersebut meliputi Indra Widjaja Antono, Hary Arief Sofyan, serta Herman Triono.

Dari daftar pemanggilan tersebut, hanya Herman Triono yang hadir memenuhi panggilan penyidik.

Saat ini, lembaga penegak hukum sedang memproses delapan orang tersangka dalam perkara rasuah pengurusan HGB.

Kasus ini juga mencakup penerimaan lain di lingkungan kementerian terkait.

Para tersangka yang telah ditetapkan kini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara.