Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap memenangkan gugatan yang diajukan oleh pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia bernama Ernie Nurheyanti M.

Toelle.

Ernie menggugat Menteri HAM Natalius Pigai terkait kebijakan pemindahan tugas dirinya dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Gugatan tersebut terdaftar atas pemindahan tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.

Pemindahan jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor: MHA-14 KP. 04.04 Tanggal 23 Januari 2026.

Majelis hakim pengadilan banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya juga memenangkan pihak penggugat.

Perkara nomor 161/B/2026/PT.TUN. JKT tersebut diputus oleh ketua majelis Hujja Tulhaq beserta hakim anggota Fitriamina dan Indaryadi pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, hakim mewajibkan pihak pembanding atau Menteri HAM untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp250.000,00.

Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri HAM Nomor: MHA-14 KP. 04.04 Tanggal 23 Januari 2026 yang memindahkan Ernie dari jabatan manajerial.

Hakim turut mewajibkan Menteri HAM untuk mencabut surat keputusan pembindahan tugas tersebut.

Selain pencabutan surat, Pigai juga diwajibkan memulihkan harkat, martabat, serta kedudukan Yanti seperti semula sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal.

Ernie mengaku bersyukur atas putusan pengadilan banding yang menguatkan kembali kemenangan dirinya dalam perkara sengketa kepegawaian ini.

Hingga berita ini ditulis, pihak redaksi telah berupaya menghubungi Natalius Pigai untuk meminta tanggapan tetapi belum memperoleh jawaban.