Pemerintah memastikan dana sebesar Rp13,2 triliun yang diserahkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan masuk ke dalam kas negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa dana tersebut dicatat sebagai pendapatan negara pada tahun 2026.

Penerimaan tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui berbagai pos belanja prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rincian Sumber Pendapatan Negara

Sebagian dari dana tersebut dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan sebagian lainnya masuk melalui sektor penerimaan pajak.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri langsung proses penyerahan uang hasil penagihan Satgas PKH tahap VIII tersebut.

Total dana yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13 dari berbagai denda administratif serta sektor perpajakan.

Selain penyerahan dana tunai, Satgas PKH turut menyerahkan kembali kawasan hutan seluas ratusan ribu hektare kepada negara.

Lahan perkebunan yang dikembalikan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh pihak berwenang.

Pemerintah juga menerima kembali lahan dari sektor pertambangan yang masuk dalam rangkaian penertiban kawasan hutan.