Sebanyak 11 pemerintah provinsi serentak menggelar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Program keringanan ini memberikan pembebasan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak serta penghapusan tarif pajak progresif bagi masyarakat.

Rincian Wilayah dan Kebijakan Pemutihan Pajak

Provinsi Banten memberlakukan insentif pajak hingga 31 Oktober 2026 dengan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor serta potongan pokok bagi wajib pajak taat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program bebas sanksi administratif dan progresif sejak 21 September hingga 28 Desember 2026.

Sementara itu, Jawa Timur meluncurkan pemutihan jilid dua yang mencakup pemotongan tunggakan pokok serta pembebasan penuh untuk kategori tertentu.

Provinsi Lampung memperpanjang masa keringanan hingga 31 Oktober 2026 dengan aturan khusus bagi kendaraan berusia di atas 20 tahun.

Sumatera Selatan membatasi penagihan tunggakan maksimal dua tahun serta membebaskan denda administrasi sepanjang bulan Oktober 2026.

Wilayah Bangka Belitung juga turut serta menghapus denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua hingga akhir Oktober 2026.

Kepulauan Riau memperpanjang program serupa berkat tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan penghapusan denda secara penuh.

Provinsi Bali membebaskan pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya melalui peraturan gubernur yang berlaku hingga 11 November 2026.

Nusa Tenggara Barat menyediakan potongan pajak untuk mutasi masuk kendaraan luar daerah yang berjalan sampai 19 Desember 2026.

Kalimantan Utara menetapkan penghapusan denda keterlambatan dan diskon mutasi pelat nomor hingga penghujung Desember 2026.

Papua Barat menutup daftar wilayah penyelenggara dengan menghapus tunggakan tahun keenam ke atas serta memberikan diskon pokok.