Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil tindakan tegas terhadap jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dipecat dari status ASN pada Senin (5/10/2026).

Pemecatan tersebut dijatuhkan menyusul temuan Ombudsman RI terkait adanya hunian berfasilitas mewah di lapas.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyatakan bahwa pemeriksaan juga menjangkau pejabat lama di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Selain pemecatan terhadap satu orang, sanksi disiplin diberikan kepada 16 pegawai lainnya yang terlibat.

Rincian sanksi tersebut meliputi hukuman tingkat berat bagi lima pegawai serta hukuman tingkat sedang bagi 11 pegawai.

Investigasi internal mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang dan ketidaktertiban pengelolaan barang milik negara.

Pelanggaran prosedur operasional standar juga ditemukan dalam pengawasan fasilitas di dalam lapas tersebut.

Penjatuhan hukuman disiplin ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Aturan tersebut diperkuat oleh Keputusan Menteri Imigrasi Nomor 9. PT.01.01 Tahun 2025 mengenai tata cara penjatuhan sanksi.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan memastikan bahwa seluruh rangkaian sanksi yang dijatuhkan telah melalui proses investigasi mendalam sesuai regulasi yang berlaku.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi efek jera bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran serupa.