Pemerintah pusat mulai merumuskan langkah penanganan kelebihan kapasitas narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan.

Langkah tersebut ditempuh melalui instruksi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala negara meminta agar narapidana kasus narkotika diarahkan menjalani rehabilitasi serta reedukasi.

Persiapan Lintas Kementerian

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bergerak bersama tujuh kementerian dan lembaga terkait.

Mereka segera menyiapkan rumusan kebijakan komprehensif guna menjalankan arahan presiden tersebut.

Fokus sasaran program ini ditujukan terutama bagi para narapidana narkotika yang berada pada usia produktif.

Data narapidana usia produktif tersebut dikoordinasikan langsung bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sejumlah menteri sepakat membentuk tim kecil guna membahas kelanjutan kebijakan ini dalam kurun waktu satu minggu.

Kurikulum khusus program ini akan disusun bersama Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Kepala BRIN.

Sementara itu, proses rehabilitasi dijalankan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional.

Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan turut dilibatkan dalam tim perumus.

Program rehabilitasi dan reedukasi ini juga dirancang agar warga binaan tetap dapat bekerja selama menjalani proses tersebut.