Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pertemuan dengan Bupati Siak beserta jajaran dan pimpinan DPRD Siak.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin tersebut membahas penghitungan Transfer ke Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2027.

Pelaksana Tugas Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyatakan pembahasan mencakup Dana Bagi Hasil dan kurang bayar.

Selain itu, pertemuan tersebut turut mendiskusikan alternatif skema pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil melalui operator investasi pemerintah.

Skema pembayaran tersebut telah direncanakan sebelumnya dalam ketentuan Undang-Undang APBN tahun 2027.

Kendati demikian, pihak Kemenkeu belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pembayaran karena regulasinya masih dalam tahap pembahasan.

Nufransa menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah secara prinsip dapat memahami penjelasan yang diberikan terkait penghitungan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Siak Afni Zulkifli sempat mempersoalkan rencana alokasi Dana Bagi Hasil migas Siak untuk tahun 2027 yang mengalami penurunan.

Afni menyebut alokasi tersebut diproyeksikan mengalami pemangkasan signifikan hingga mencapai 70 persen dari tahun sebelumnya.

Ia lantas mempertanyakan dasar perhitungan dari pemerintah pusat mengingat daerahnya merupakan salah satu wilayah penghasil migas.