Ketidakpastian seputar insentif kendaraan listrik masih terus berlanjut hingga memasuki bulan kesepuluh tahun 2026.

Janji yang dinantikan oleh masyarakat dan para pelaku industri tersebut tak kunjung terealisasi secara nyata.

Situasi ini memperlihatkan kesan alur kebijakan yang digantung serta saling lempar tanggung jawab antar lembaga.

Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Insentif EV

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif tersebut akan tetap berlaku tahun ini.

Skenario janji insentif ini sebenarnya sudah mulai digaungkan oleh pemerintah sejak bulan Juni 2026.

Namun, pelaksanaannya terus mengalami penundaan hingga awal Oktober tanpa tanda-tanda pencairan yang jelas.

Ketika dikonfirmasi mengenai hambatan tersebut, Airlangga mengarahkan detail teknis ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

Ia menyebutkan bahwa porsi anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk program ini berada di Kementerian ESDM.

Kondisi yang serba mengambang ini langsung memicu kritikan keras dari kalangan pelaku industri.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Moeldoko mendesak agar pemerintah tidak ragu mengeksekusi insentif.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat krusial karena membawa dampak positif untuk menekan subsidi bahan bakar minyak.

Moeldoko juga memperingatkan bahwa para dealer kendaraan listrik kini terancam gulung tikar akibat situasi ini.

Calon konsumen dilaporkan memilih untuk menunda pembelian kendaraan demi menunggu kepastian insentif tersebut.