Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan tanggapan tegas mengenai pembongkaran fasilitas hunian mewah yang berada di dalam area Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir terkait adanya anggapan bahwa pembongkaran tersebut menghilangkan barang bukti penting.

Menurut Rudi, objek yang dibongkar bukanlah barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana sehingga penanganannya telah disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia melalui Fikri Yasin menyampaikan kritik dan menilai bahwa tindakan pembongkaran bangunan tersebut merupakan upaya menghilangkan barang bukti.

Ombudsman berpendapat bahwa fasilitas mewah itu seharusnya diaudit terlebih dahulu untuk melacak asal-usul aliran dana sebelum akhirnya dibubarkan atau dirubuhkan.

Fikri menyebutkan bahwa keberadaan fisik gedung yang telah dirubuhkan justru sangat penting untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan praktik bisnis ilegal di dalam lapas.

Meski demikian, pihak Kemenimipas menegaskan bahwa langkah pembongkaran bangunan swadaya tanpa izin tersebut telah dijalankan berdasarkan investigasi dan ketentuan hukum.

Lebih lanjut, Ombudsman menilai bahwa jika benar terbukti terdapat praktik bisnis di dalam lapas, pihak yang harus bertanggung jawab tidak hanya berhenti pada kepala lapas saja.

Di sisi lain, pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang dilakukan pada Rabu (30/9) ini sebelumnya juga didesak oleh Komisi XIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja.