Pelantikan dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan memicu perhatian serius dari kalangan pengamat ekonomi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai arah kebijakan fiskal.

Wijayanto menyoroti potensi masalah pada kredibilitas APBN 2027 yang dinilai memiliki alokasi anggaran timpang serta asumsi makroekonomi terlalu agresif.

Asumsi tersebut meliputi indikator seperti harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat bunga SBN.

Kondisi itu dinilai berisiko memicu lonjakan defisit anggaran di tengah tekanan pasar surat utang global yang sedang berlangsung.

Selain itu, beban belanja negara juga berpotensi membengkak akibat sejumlah program prioritas yang dicanangkan pemerintah.

Program tersebut mencakup Koperasi Desa Merah Perti, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Pembangunan Giant Sea Wall, hingga wacana kuliah gratis.

Potensi defisit fiskal daerah juga menjadi ancaman nyata akibat adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun mendatang.

Di sisi lain, perombakan struktur kepemimpinan ini dinilai sebagai langkah kembalinya unsur teknokrasi di tubuh Kementerian Keuangan.

Penunjukan pejabat baru tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal dalam menghadapi berbagai risiko perekonomian global.