Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan masih membahas rencana impor kereta rel listrik bekas dari Jepang.

Langkah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan armada yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembahasan ini melibatkan lintas kementerian serta instansi terkait.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT KAI, serta PT INKA turut dilibatkan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan.

Koordinasi lintas sektor ini dilakukan agar kebijakan yang diambil bisa mencakup operasional sekaligus industri dalam negeri.

Komisi VI DPR RI sebelumnya telah memberikan izin kepada PT KAI untuk mendatangkan rangkaian kereta bukan baru.

Langkah tersebut didorong untuk mengatasi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya wilayah Jabodetabek.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut pengadaan ini sebagai solusi transisi untuk pemenuhan sarana.

Rangkaian kereta bukan baru dari Jepang tersebut rencananya akan diutilisasi secara maksimal untuk sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah perlu merumuskan kebutuhan PT KAI sekaligus memperhatikan aspirasi PT INKA dalam mengembangkan industri perkeretaapian nasional.

Keputusan akhir nantinya tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, melainkan juga kebijakan tepat bagi BUMN.