Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan skema fasilitas insentif perpajakan baru.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung proyek hilirisasi batu bara menjadi bahan bakar minyak serta dimetil eter.

Langkah tersebut diambil menyusul berlakunya ketentuan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah kini tidak lagi bisa memberikan fasilitas bebas Pajak Penghasilan Badan penuh.

Meski demikian, negara masih memiliki celah pemotongan pajak sekitar 7 persen dari tarif PPh Badan efektif.

Penerimaan negara dari sektor industri energi tersebut dipastikan tetap terjaga pada angka 15 persen.

Kebijakan pemotongan tarif ini dirancang agar sektor industri hilirisasi energi mempunyai daya tarik investasi tinggi.

Aturan baru ini juga disiapkan tanpa harus mengorbankan ketahanan fiskal serta pendapatan negara.

Saat ini, Indonesia sedang menjalankan proyek pengolahan batu bara menjadi metanol melalui konsorsium perusahaan.

Proyek tersebut melibatkan PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur.

Hasil olahan batu bara tersebut dapat diproses kembali menjadi bahan bakar minyak, dimetil eter, maupun biodiesel.

Proyek pemanfaatan batu bara kalori rendah ini ditargetkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.

Selain itu, program hilirisasi ini juga berfungsi untuk memperkuat pasokan energi di dalam negeri.

Pemerintah menggandeng mitra asing guna memastikan transfer teknologi pengolahan bahan bakar ramah lingkungan berjalan.

Proyek Strategis Nasional pengolahan batu bara di Kutai Timur dikembangkan oleh PT Bumi Etam Chemical.

Fasilitas tersebut ditargetkan memproduksi 2 juta ton metanol per tahun dari olahan batu bara berkalori rendah.

Langkah strategis ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menekan impor bahan bakar nasional secara signifikan.