Dewan Pertimbangan Agung mempunyai akar konstitusional yang kuat sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Lembaga tersebut diatur secara khusus dalam Bab IV sebelum amendemen UUD 1945 untuk memberikan nasihat kepada Presiden.

Operasional lembaga ini juga diperkuat melalui ketentuan UU No. 3 Tahun 1967 dan UU No. 4 Tahun 1978.

Perubahan mendasar terjadi setelah amendemen UUD 1945 periode 1999 sampai 2002 yang resmi menghapus DPA.

Kendati demikian, fungsi pertimbangan tetap dipertahankan lewat ketentuan Pasal 16 UUD 1945.

Pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Nomenklatur tersebut resmi melahirkan Wantimpres yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden.

Susunan keanggotaan lembaga ini terus mengalami perombakan dari masa kepemimpinan Presiden SBY hingga Joko Widodo.

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada 2024, sempat muncul wacana untuk mengembalikan nama DPA.

Pengesahan UU No. 64 Tahun 2024 pada 17 Oktober 2024 akhirnya menetapkan nama resmi Wantimpres RI.

Undang-undang baru ini mempertegas kedudukan Wantimpres RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga tersebut kini memiliki susunan keanggotaan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua dan Hatta Rajasa bertindak sebagai Wakil Ketua dalam susunan tersebut.

Selain itu, Muhammad Qodari mengemban tugas sebagai Sekretaris bersama jajaran anggota lainnya.