Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan jajaran Kabinet Merah Putih untuk ketujuh kalinya.

Prosesi pelantikan pejabat baru tersebut dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis.

Daftar Pergeseran dan Pelantikan Pejabat Baru

Perombakan kabinet ini mencakup pergeseran sejumlah posisi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara.

Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM.

Sugiono dipercaya mengemban jabatan sebagai Menko PMK dan Dudung Abdurachman menjabat sebagai Menko Polkam.

Posisi Menteri Luar Negeri kini diisi oleh Arrmanatha Nasir.

Muhammad Sarmuji dilantik menjadi Menteri Perindustrian dalam perombakan tersebut.

Selain itu, Listyo Sigit Prabowo mendapatkan penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Perombakan ini juga menyasar posisi wakil menteri dan kepala badan di berbagai sektor pemerintahan.

Drajad Hari Wibowo diangkat menjadi Wamenko Perekonomian.

Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Muhammad Saleh Mustafa menduduki posisi Wamentan serta Irwan Meilano sebagai Wamenkp.

Deddy Prasetio menjabat Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Nuzran Joher diangkat menjadi Ketua Ombudsman RI.

Arianto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP.

Muhammad Fadil Imran menduduki posisi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat baru tersebut.

Catatan dan Kritik Kebijakan Reshuffle

Perombakan ketujuh ini tercatat sebagai reshuffle paling sering dilakukan dalam dua tahun pertama kepemimpinan presiden sejak era reformasi.

Sebelumnya, rangkaian perombakan kabinet telah terjadi secara berturut-turut pada tahun 2025 dan 2026.

Langkah perombakan ini mendapat kritikan dari Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie.

Ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat terkait efektivitas pemerintahan.

Lely menyoroti keputusan Presiden yang mempertahankan sejumlah figur dekat di lingkaran kekuasaan.

Penambahan posisi wakil menteri dan kepala badan juga dinilai memperbesar beban anggaran negara.

Studi Center of Economic and Law Studies pada tahun 2024 menaksir struktur kabinet besar berpotensi menyedot anggaran besar.