Mantan Staf Sub Bidang Pengkajian Himpuh, Ahmad Taufik, memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Ia menyebut uang komitmen fee senilai US$4.000 per jemaah dikembalikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Pengembalian dana tersebut dilakukan setelah ramai pembentukan Panitia Khusus Haji DPR RI pada tahun 2024 lalu.

Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang memuat instruksi pengembalian uang dari mantan stafsus menteri.

Dana yang terkumpul kemudian dikembalikan langsung kepada PIHK di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek.

Setiap pengembalian dana tersebut dipotong sebesar US$500 untuk keperluan operasional.

Selain itu, Taufik juga mendengar informasi mengenai peminjaman uang US$100.000 yang diduga untuk keperluan pansus.

Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap aliran fee kuota haji.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini melibatkan beberapa terdakwa dengan kerugian negara yang besar.

Aliran Dana dan Keterlibatan Terdakwa

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, terungkap pula bahwa peminjaman uang sejumlah US$100.000 dilakukan melalui Ketua Asosiasi Himpuh atas permintaan Agus Syafii untuk keperluan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan total delapan orang saksi, termasuk Ahmad Taufik dan tujuh saksi lainnya yang berasal dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, guna memperkuat pembuktian perkara ini.

Pemeriksaan para saksi ini mendalami proses pengelolaan serta pengisian kuota haji tambahan, aliran fee, hingga keterlibatan asosiasi dan biro travel dalam mekanisme penyalahgunaan wewenang tersebut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41 dengan total empat orang terdakwa yang tengah menjalani proses hukum di pengadilan.