Mahkamah Agung mengadakan rangkaian pembinaan yudisial secara hibrid bagi jajaran pimpinan dan aparatur pengadilan.

Kegiatan ini menjangkau wilayah Papua serta Banten pada akhir September 2026 demi memperkuat integritas dan transparansi.

Program tersebut berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK. PW1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Kebijakan ini menjangkau tiga gelombang pelaksanaan di 34 wilayah pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Dalam sesi daring untuk wilayah Papua, Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Sobandi menyampaikan arahan kepemimpinan.

Ia mengusung semangat perubahan agar lembaga peradilan menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pelayanan.

Pimpinan peradilan diingatkan agar bersikap objektif dan tidak hanya menuntut untuk didengar oleh bawahannya.

Pembinaan di Papua juga memaparkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026.

Aturan itu mengatur penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi dan pasca likuidasi di Pengadilan Niaga.

Sementara itu, pembinaan di Banten melibatkan tiga Hakim Agung dari Kamar Perdata, Pidana, dan Agama.

Pelaksanaan di Banten mengacu pada Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

Sebanyak 61 peserta hadir secara langsung di Aula Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Hakim pengadilan tingkat pertama turut mengikuti rangkaian pembinaan tersebut secara daring.

Ketua PTA Banten menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan bagi aparatur peradilan.

Seluruh aspirasi dan masukan dari kunjungan kerja daerah ini akan dirumuskan dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2026.

Agenda perumusan tersebut dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.