Pemerintah memastikan kelanjutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk sektor perumahan.

Fasilitas tersebut diberlakukan bagi masyarakat yang melakukan pembelian properti rumah dengan nilai maksimal sampai Rp2 miliar.

Kebijakan perpanjangan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi keterangan pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bagi hunian dengan harga transaksi mencapai Rp5 miliar, batas maksimal nilai yang mendapat fasilitas tetap senilai Rp2 miliar.

Skema PPN Ditanggung Pemerintah ini dipastikan bakal diberikan secara penuh sebesar 100 persen pada tahun 2027.

Selain sektor perumahan, pemerintah turut melanjutkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Fasilitas perpajakan tersebut ditujukan secara khusus bagi para pekerja dengan besaran gaji di bawah Rp10 juta per bulan.

Cakupan penerima insentif PPh Pasal 21 ini akan diperluas ke seluruh sektor pekerjaan di berbagai bidang.

Sebelumnya, program keringanan pajak penghasilan itu hanya diprioritaskan bagi sektor padat karya dan sektor pariwisata.

Jumlah pekerja yang diperkirakan menerima manfaat dari program insentif tersebut mencapai sekitar 7,5 juta orang.

Pemerintah bersama Menteri Keuangan saat ini juga masih melakukan penghitungan terkait penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.