Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja atau Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam agenda persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang dijadwalkan pada Kamis.

Jaksa KPK Greafik Lasorte menjelaskan bahwa kehadiran para saksi dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus bertujuan untuk mendalami mekanisme pengisian kuota.

Selain itu, pemeriksaan juga difokuskan untuk menelusuri dugaan penerimaan fee yang berkaitan dengan pembagian kuota tambahan tersebut.

Sebanyak tujuh orang saksi lainnya turut dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim persidangan.

Saksi-saksi tersebut berasal dari unsur asosiasi travel serta perwakilan perusahaan penyelenggara haji khusus.

Nama-nama yang masuk dalam daftar pemeriksaan meliputi Muhamad Al Fatih dari Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah atau Kesthuri.

Jaksa juga memanggil Juahir dari Kesthuri serta Budi Darmawan dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji atau HIMPUH.

Pihak lain yang dijadwalkan hadir adalah Artha Hanif selaku Sekretaris Jenderal Kesthuri sekaligus perwakilan dari PT Thayyiba Tora.

Muhammad Firman Taufik dari PT Turisina Buana atau HIMPUH juga masuk dalam daftar saksi yang dipanggil.

Pemeriksaan berikutnya melibatkan Ahmad Taufiq dari PT Anugerah Citra Mulia atau PT Lantabur terkait sejumlah barang bukti.

Serta Muhammad Farid Al-Jawi dari PT Tur Silaturrahmi Nabi atau AMPHURI yang turut dimintai keterangan.

Seluruh keterangan saksi ini menjadi bagian dari upaya pembuktian jaksa dalam mengusut tuntas pengelolaan kuota haji tambahan.

Kasus korupsi ini merugikan keuangan negara hingga mencapai angka Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Perkara tersebut melibatkan empat orang terdakwa yang saat ini sedang menjalani proses hukum di pengadilan.

Para terdakwa meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis.

Dua terdakwa lainnya adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba.