Asosiasi Pengusaha Indonesia bersama sejumlah asosiasi sektoral menyoroti potensi penambahan beban dunia usaha dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sikap ini disampaikan menjelang rencana pengesahan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 mendatang.

Pengusaha menilai aturan yang berfokus pada perlindungan pekerja tanpa memperhitungkan kemampuan perusahaan berisiko mengganggu iklim investasi.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menegaskan agar penyusunan aturan tidak mengabaikan daya tahan sektor usaha di tengah tantangan ekonomi.

Tantangan utama saat ini terletak pada terbatasnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang masih menjadi kendala.

Shinta mencatat bahwa proporsi pekerja informal di Indonesia saat ini telah mendekati angka 60 persen dari total keseluruhan angkatan kerja.

Sejumlah pasal dalam RUU tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban operasional perusahaan melalui penambahan berbagai kewajiban baru.

APINDO mendesak adanya kajian dampak mendalam serta mekanisme pelaksanaan yang transparan sebelum aturan resmi disahkan.

Selain itu, pengusaha menekankan pentingnya menjaga daya saing nasional di tingkat global daripada memicu perselisihan internal.

Pernyataan sikap ini turut didukung oleh berbagai asosiasi sektoral dari industri ritel, tekstil, makanan, properti, logistik, hingga perkebunan.