Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menyatakan bahwa penerapan Mobile Number Portability di dalam negeri memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kebijakan tersebut diprediksi membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun serta berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan bahwa sistem penomoran seluler dan telepon tetap di Indonesia masih menggunakan kode wilayah serta operator.

Perubahan arsitektur ini dinilai memerlukan penyesuaian regulasi yang mendalam serta investasi besar dari para operator telekomunikasi.

Selain itu, sosialisasi yang luas kepada masyarakat juga menjadi salah satu tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Gugatan terkait layanan perpindahan operator seluler ini sebelumnya diajukan oleh Bisyron Wahyudi ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut mempersoalkan belum adanya jaminan hukum efektif bagi pengguna untuk mempertahankan nomor saat berpindah layanan.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menambahkan bahwa keandalan data registrasi pelanggan saat ini masih dalam proses penggunaan biometrik.

Proses tersebut dinilai sangat penting agar pihak yang bertanggung jawab atas nomor telepon menjadi jelas.

Investasi yang besar juga dibutuhkan untuk membangun pusat data pelanggan terpusat yang berfungsi sebagai clearing house.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara lain seperti Singapura dan Malaysia sudah lama menerapkan mekanisme tersebut untuk memudahkan pelanggan.