Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyampaikan sejumlah temuan penting terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Temuan tersebut didapatkan setelah ia memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, serta pihak terkait di Mahkamah Konstitusi.

Catatan pertama berkaitan dengan ketiadaan dokumen dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari kementerian terkait.

Pihaknya menyatakan tidak menemukan bukti tertulis tamat pendidikan tingkat SMA atau sederajat yang diajukan dalam persidangan.

Temuan kedua menyoroti aturan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas luar negeri bagi calon pemimpin nasional.

Denny menyebut tidak ada pembahasan mengenai Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam dokumen uji publik.

Pembahasan pasal tersebut juga tidak ditemukan dalam risalah konsultasi dengan DPR maupun proses harmonisasi dokumen.

Selain itu, tidak ada dokumen yang menunjukkan pihak pengusul aturan baru yang dibentuk menjelang pemilihan presiden tersebut.

Catatan ketiga menyangkut nota dinas internal Bawaslu tertanggal 25 September 2023 yang meminta syarat administratif tidak dikurangi.

Aturan Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak Bawaslu.

Seluruh temuan ini diungkap menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan atas syarat pencalonan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi serta pengesahan alat bukti tambahan.