Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, memberikan peringatan tegas mengenai ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi tugas pengawasan Ombudsman.

Peringatan tersebut disampaikan merespons insiden dugaan penghalangan sidak lembaga pengawas pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Setiap pihak yang menghalang-halangi upaya menjalankan fungsi pengawasan tersebut bisa dipidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal 1 miliar.

Ia menegaskan bahwa Ombudsman mempunyai wewenang sah untuk masuk ke semua lapas maupun instansi yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik.

Lembaga tersebut murni menjalankan perintah undang-undang yang bersifat koersif dan imperatif dalam mengawasi kinerja instansi pemerintah.

Dalam era post-truth saat ini, Khozin menyarankan agar para komisioner senantiasa mengaktifkan kamera ponsel saat bertugas di lapangan.

Dokumentasi berupa video langsung dinilai penting agar publik dapat menilai secara objektif hasil kerja pengawasan yang dilakukan.

Politikus PKB tersebut mengaku sempat merasa prihatin ketika melihat salah satu komisioner Ombudsman justru dihadang saat hendak melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong.

Karenanya, ia mendorong agar lembaga negara tersebut tidak ragu memanfaatkan teknologi dan memviralkan proses pengawasan lapangan agar tidak ada lagi ruang penutupan informasi bagi masyarakat.