Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Massa aksi yang terdiri dari pengemudi laki-laki dan perempuan itu berkumpul mengenakan atribut jaket hijau khas dari masing-masing platform.

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah yang ingin mengubah status pengemudi ojol menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tuntutan Pengakuan Status Pekerja Platform

Para pengemudi menuntut agar pemerintah dan DPR mengakui mereka sebagai pekerja platform secara resmi.

Pengakuan ini dinilai sangat penting demi melindungi masa depan serta hak-hak ketenagakerjaan para pengemudi.

Deputi Presiden Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia Yanto menyebutkan bahwa pengalihan status menjadi UMKM berpotensi menghilangkan berbagai hak dasar pengemudi.

Salah satu hak yang dikhawatirkan hilang adalah jaminan sosial serta jaminan kecelakaan kerja.

Menurut Yanto, karakteristik kerja pengemudi ojek online mencakup adanya perintah, pekerjaan, upah, serta sanksi.

Karakteristik tersebut dinilai tidak sesuai jika digolongkan ke dalam kategori pelaku UMKM.

Kendati demikian, pihak serikat tidak mempermasalahkan jika bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat disalurkan kepada keluarga pengemudi.

Namun, mereka tetap menolak apabila status pengemudi ojek online secara langsung diubah menjadi pelaku UMKM.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengklaim bahwa para pengemudi ojol telah sepakat dengan rencana penetapan status sebagai pelaku usaha mikro.

Pemerintah menilai status tersebut akan memberikan fleksibilitas waktu kerja serta kemudahan akses insentif.

Regulasi terkait status pengemudi ojol ini rencananya akan tertuang dalam Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital.

Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah melakukan sinkronisasi pada dua pasal terakhir dari draf aturan tersebut.