Delegasi Indonesia memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Papua.

Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81.

Pemerintah memastikan setiap dugaan pelanggaran yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang independen turut bekerja untuk mengatasi berbagai aduan.

Rekam jejak Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB mencerminkan keterlibatan aktif dalam isu tersebut.

Indonesia juga menekankan bahwa persoalan di Papua harus digambarkan secara utuh dan objektif.

Pemerintah menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil.

Aksi kekerasan tersebut menyasar guru, tenaga kesehatan, serta aparatur pemerintah di lapangan.

Serangan terhadap warga sipil dinilai bukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai.

Negara berkewajiban melindungi seluruh warga dengan tetap mematuhi hukum nasional serta internasional.

Terkait kunjungan pejabat PBB, mekanismenya harus disepakati bersama antara negara dan pihak terkait.

Sebelumnya, sejumlah negara Pasifik menyoroti laporan dugaan pelanggaran di Papua Barat.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyuarakan keprihatinan tersebut di forum internasional.