Komisi XIII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi.

Pertemuan tersebut turut menghadirkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto di Kompleks Parlemen.

Agenda rapat membahas temuan sidak Ombudsman yang mendapati bangunan berfasilitas lengkap di area lapas.

Fakta Rumah Dinas dan Barang Temuan Ombudsman

Dirjen Pemasyarakatan Mashudi mengakui terdapat 13 unit rumah dinas di area lapas yang belum tercatat pada SIMAK BMN.

Selain itu, sejumlah minuman beralkohol serta perabotan rumah tangga dalam bangunan diklaim sebagai milik Kasi Kamtib.

Pihak lapas juga menyampaikan bahwa bingkai foto narapidana Jimmy Masrin merupakan barang sitaan razia keamanan.

Perintah Pemindahan Barang dan Kesimpulan Rapat

Kalapas nonaktif Wisnu Hani Putranto mengakui dirinya yang memerintahkan pemindahan barang-barang dari rumah dinas usai sidak.

Komisi XIII DPR RI akhirnya mengeluarkan enam poin kesimpulan termasuk rencana peninjauan langsung ke lokasi.

Dalam rapat lanjutan yang penuh ketegangan tersebut, anggota dewan juga mencecar para pejabat lapas terkait ketiadaan kamera pengawas atau CCTV di area rumah dinas.

Wisnu mengonfirmasi bahwa tidak ada perangkat pengawas yang terpasang di sekitar lokasi hunian pejabat tersebut, yang kemudian memicu kritik tajam dari para legislator mengenai standar sistem pengamanan.

Pertanyaan mendalam turut dilayangkan kepada Kaur Umum Deni Sugiarto mengenai asal-usul anggaran pembangunan belasan rumah dinas yang berdiri di bantaran sungai.

Deni menyatakan dirinya sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui sumber pembiayaan proyek yang dikerjakan pada masa kepemimpinan Kalapas sebelumnya.

Sorotan semakin tajam ketika dewan mendalami keberadaan bingkai foto narapidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang ditemukan terpajang di dalam ruangan.

Wisnu sempat terlihat kebingungan dan gelagapan saat harus menjelaskan kronologi penemuan pigura tersebut sebelum akhirnya mengklaimnya sebagai barang hasil razia.

Menanggapi berbagai kejanggalan dan perbedaan keterangan yang disampaikan, pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas sengkarut fasilitas mewah ini.

Enam poin kesimpulan resmi yang dihasilkan mencakup desakan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai peruntukan hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan secara nasional.