PT Timah (Persero) Tbk tetap berkomitmen untuk menuntaskan seluruh kewajiban pelaporan administratif Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.

Kewajiban tersebut berlaku di berbagai wilayah operasional meski pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 79/2026.

Aturan anyar itu memberikan izin khusus untuk memproduksi, mengolah, hingga menjual timah melampaui kuota.

Aktivitas produksi di atas kuota tersebut berlaku secara terbatas di Pulau Belitung selama satu tahun sejak tanggal 31 Agustus 2026.

Direktur SDM dan Transformasi Korporasi TINS, Ratih Mayasari, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada hari Jumat.

Wilayah operasional lain seperti Bangka Utara, Bangka Selatan, serta Kundur tetap mengikuti ketentuan kuota RKAB normal.

Pengelolaan Cadangan dan Eksplorasi Tambahan

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan eksplorasi tambahan di Pulau Belitung guna merinci cadangan bijih timah yang belum terdaftar.

Proses RKB tetap berjalan normal karena cakupan wilayah kerja perusahaan meliputi Pulau Bangka dan Kundur.

Implementasi perpres baru ini juga mewajibkan perbaikan tata kelola pertambangan secara berkala.

Validasi data cadangan, penyusunan laporan estimasi, hingga pembuatan feasibility study wajib dilaporkan ke Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM dijadwalkan akan melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen RKAB pada tahun depan.

Mekanisme penjualan di atas kuota wajib melalui verifikasi bulanan oleh surveyor independen.

Pemeriksaan tersebut mencakup asal-usul komoditas, legalitas kontrak jasa tambang, serta jumlah total produksi.

Sepanjang semester I-2026, TINS mencatatkan kenaikan produksi bijih timah sebesar 75% secara tahunan.

Volume produksi tersebut mencapai 12.232 ton Sn dengan sokongan cadangan bijih timah saat ini sebesar 300.000 ton.