Koalisi 8 partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat mengklaim akan segera menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan depan untuk membahas draf rancangan undang-undang pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Ramdhany menyatakan bahwa kelompoknya dijadwalkan diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Benny menyampaikan apresiasi atas kesiapan pimpinan parlemen dalam menyediakan ruang dialog bagi partai politik di luar parlemen.

Sebelumnya, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat telah menyiapkan naskah akademik setebal 200 halaman sebagai bahan masukan.

Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Said Iqbal menjelaskan bahwa dokumen tersebut memuat sekitar 30 isu krusial.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah penolakan terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga mencapai 5 persen.

Sebagai pengganti, koalisi tersebut mengusulkan agar angka ambang batas parlemen ditetapkan cukup pada tingkat 1 persen.

Adapun koalisi delapan partai non-parlemen ini terdiri dari Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Buruh.

Selain itu, aliansi tersebut juga mencakup Partai Ummat, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, serta Partai Berkarya.