Tim gabungan melaksanakan penertiban terhadap bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Langkah penegakan hukum ini dilakukan pada hari Kamis.

Wilayah yang menjadi sasaran penertiban berada di beberapa desa dalam cakupan delineasi Ibu Kota Nusantara. Lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Operasi Libatkan Unsur Pengamanan

Operasi penertiban melibatkan Otorita IKN bersama kejaksaan negeri setempat. Unsur TNI dan kepolisian dari berbagai satuan turut mengamankan jalannya kegiatan di lapangan.

Pihak berwenang menyatakan bahwa bangunan didirikan oleh pendatang yang menempati kawasan konservasi. Para penghuni disebut membangun pondok serta membuka lahan untuk berkebun.

Aktivitas pembukaan lahan secara ilegal tersebut dinilai melanggar undang-undang kehutanan. Pemerintah juga menyebut langkah ini penting untuk mencegah kebakaran hutan selama musim kemarau.

Pemetaan mencatat sebagian besar kawasan hutan telah dikuasai oleh pihak tertentu. Tim gabungan memastikan penindakan serupa akan terus dilanjutkan secara menyeluruh.

Luas Wilayah dan Tindak Lanjut

Berdasarkan pemetaan Otorita IKN tahun 2026, puluhan ribu hektare kawasan hutan konservasi telah dikuasai oleh masyarakat maupun badan hukum.

Pemerintah menegaskan bahwa pendudukan ilegal tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi.

Meski demikian, aspek kemanusiaan akan tetap dibahas lebih lanjut bersama pimpinan Otorita IKN.

Tim gabungan memastikan penindakan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara bertahap tanpa pilih kasih di seluruh kawasan konservasi.