Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meluncurkan program keringanan pembayaran bea balik nama dan kewajiban tahunan kendaraan bermotor.

Program tambahan tersebut dikelola secara langsung oleh instansi Badan Pengelola Pendapatan Daerah setempat.

Kebijakan relaksasi perpajakan ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 21 September sampai dengan 28 Desember 2026.

Masyarakat luas bisa memanfaatkan tiga jenis pembebasan utama melalui kebijakan insentif fiskal ini.

Pemohon akan mendapatkan fasilitas pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberlakukan pembebasan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Fasilitas ketiga dalam program tersebut mencakup pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi dari gubernur.

Kendati demikian, fasilitas keringanan ini tidak berlaku secara umum untuk seluruh jenis pengurusan dokumen.

Program pemutihan tersebut tidak mencakup kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pada pendaftaran kendaraan baru.

Pengecualian serupa juga berlaku bagi kendaraan yang sedang menjalani proses transaksi mutasi keluar menuju provinsi lain.

Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menerapkan pemutihan berupa diskon sebesar 5 persen yang berjalan dari 20 Februari sampai 31 Desember 2026.