Ia juga mengonfirmasi bahwa setidaknya ada dua siswa yang mengalami kekerasan secara langsung dari oknum kepala sekolah tersebut, menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Malang.

Langkah Konkret: Pendampingan Psikologis dan Pencarian Figur Pengganti

Menyadari bahwa dampak kekerasan terhadap anak usia sekolah bisa sangat fatal, Dinas Pendidikan Kota Malang tidak berhenti pada pemberian sanksi. Mereka berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi siswa yang menjadi korban.

"Dinas Pendidikan nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengalami kejadian trauma atau intimidasi ini, biar tidak berlarut-larut dan pulih kembali," beber Dandung. Langkah preventif dan kuratif ini menjadi bukti bahwa pemulihan kondisi mental siswa adalah prioritas utama pasca-insiden.

Di sisi administratif, kekosongan jabatan kepala sekolah akan segera diisi agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Dandung menegaskan bahwa surat usulan figur pengganti yang dinilai kompeten dan memiliki integritas tinggi sedang disiapkan untuk diajukan kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

"Kemudian nanti untuk mengisi kekosongan, surat juga disiapkan untuk diusulkan kepada Bapak Wali Kota. Sehingga aktivitas, khususnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 18 ini, tidak terganggu," tegasnya.

Evaluasi Menyeluruh: Menjadikan Sekolah Zona Nyaman Tanpa Kekerasan

Insiden di SMP Negeri 18 Kota Malang ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan. Suwarjana menekankan bahwa pihaknya sejak lama telah mengeluarkan arahan jelas terkait fleksibilitas penggunaan seragam, terutama bagi siswa baru kelas 7 yang masa transisinya dari seragam biru-putih SD ke seragam pramuka SMP membutuhkan waktu.