Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat empat pokok pikiran yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia.

Meskipun terdiri dari empat alinea, pengertian pokok pikiran tersebut mencakup keseluruhan isi Pembukaan UUD 1945 secara utuh.

Empat Pokok Pikiran Utama dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran pertama didasarkan pada kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia atas dasar persatuan.

Penyelenggara negara dan warga wajib mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya keadilan sosial.

Pokok pikiran kedua mencerminkan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang adil bagi seluruh rakyat.

Prinsip keadilan sosial ini menuntut sikap adil kepada siapa saja serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Pokok pikiran ketiga berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada kerakyatan serta permusyawaratan perwakilan.

Musyawarah mufakat selalu diutamakan oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemerintah dan penyelenggara negara diwajibkan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta menjunjung tinggi agama.