Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggali keterangan mengenai istilah jurus tendangan tanpa bayangan dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji.

Pertanyaan tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, yang hadir sebagai saksi.

Persidangan kasus kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penjelasan Saksi di Persidangan

Hilman Latief membenarkan bahwa dirinya sempat menyampaikan pernyataan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

Menurut keterangannya di muka persidangan, istilah tersebut merujuk pada persoalan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Jaksa terus mendalami maksud ungkapan itu untuk mengurai duduk perkara korupsi yang sedang ditangani.

Pemeriksaan juga mencakup fenomena jemaah yang baru mendaftar langsung diberangkatkan tanpa melalui prosedur antrean semestinya.

Selain Hilman, jaksa KPK turut menghadirkan mantan Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, sebagai saksi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini melibatkan empat terdakwa yang sedang diproses secara hukum oleh lembaga antirasuah.

Berdasarkan laporan BPK RI, kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut mencapai angka Rp622.090.207.166,41.

Para terdakwa dalam perkara ini meliputi mantan Menteri Agama periode 2019-2024 serta sejumlah pihak swasta.

Skema pembagian kuota tambahan ini sebelumnya juga sempat dibahas dalam kaitan arahan yang diterima para pemangku kepentingan.