Kini, ia resmi mengemban jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Roy menggantikan pejabat sebelumnya, Syahrul Juaksha Subuki, yang berpindah tugas.

Syahrul kini menduduki posisi baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh korps adhyaksa.

Daftar panjang mutasi juga mencakup sejumlah pejabat lain di berbagai daerah.

La Kanna yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat E Jampidum kini menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Palopo.

Antonius Despinola bergeser dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat E Jampidum.

Oktafian Syah Effendi meninggalkan posisi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengisi jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Fitriansyah Akbar beralih tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara menjadi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.

Sulasman yang sebelumnya memimpin Kejaksaan Negeri Sambas kini dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara.

Efrivel berpindah dari Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk memimpin Kejaksaan Negeri Sambas.

Yafeth Ruben Bonai menduduki posisi baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya setelah sebelumnya bertugas sebagai Koordinator Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Fithrah yang sebelumnya bertugas di Badan Pemulihan Aset kini dipercaya memegang kendali sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Agus Setiadi berpindah dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke posisi Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Jampidsus.

Rudhy Parhusip beralih dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menjadi Asisten Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kristanto Trinoviandri mengisi posisi Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu setelah sebelumnya bertugas di Kepulauan Morotai.

Safri Abdul Muin menutup daftar mutasi dengan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Kebijakan rotasi dan mutasi internal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja institusi dalam penegakan hukum di berbagai wilayah.

Seluruh proses peralihan tugas para pejabat tersebut mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan resmi yang diterbitkan pekan ini.