Partai Golkar memberikan tanggapan terkait posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang terseret pusaran kasus dugaan suap.

Politisi senior Ridwan Hisjam menegaskan prinsip partainya yang merujuk pada prestasi, dedikasi, loyalitas, serta tidak tercela.

Kader yang memiliki persoalan dalam kategori tercela dinilai tidak layak menempati struktur kepengurusan strategis partai.

Meski demikian, seorang kader yang menghadapi persoalan tersebut tetap diperbolehkan menjadi anggota biasa secara bebas.

Ridwan menjelaskan kategori tidak tercela mencakup banyak hal luas termasuk etika, adab, budaya, dan nilai agama.

Dugaan Kasus Suap di Kementerian ATR/BPN

Pernyataan tersebut mengemuka ketika membahas situasi Nusron yang tersorot usai pengusutan perkara rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada tanggal 14 September 2026.

Perkara itu berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir serta pemecahan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Bogor.

Aparat mengamankan sembilan belas orang dalam operasi senyap dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid dalam menjalankan perannya.

KPK juga menetapkan Dirjen PPTR Lampri serta Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung sebagai tersangka.

Dua tersangka lain berasal dari pihak swasta yakni Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi.

Penyidik menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar yang ditemukan di dalam dua puluh koper dan kardus.

Hingga kini Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka ataupun menerima panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah.

Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk mengikuti dan membantu seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemanggilan akan dilakukan apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta menyusun konstruksi perkara secara utuh di lapangan.