Distrik Shibuya menjadi salah satu wilayah yang paling menonjol setelah mulai memberlakukan denda sebesar ¥2.000 (Rp 5,4 juta) pada Juni.

Kebijakan itu diterapkan menyusul meningkatnya kasus membuang sampah sembarangan seiring bertambahnya jumlah pengunjung setelah pembatasan pandemi dicabut.

Sekitar 60 petugas patroli keamanan distrik ditugaskan untuk menegakkan aturan tersebut.

Sebanyak 15 di antaranya memiliki kemampuan berbahasa asing guna membantu berkomunikasi dengan wisatawan dari berbagai negara.

Pembayaran denda dilakukan langsung di tempat.

Di Distrik Shinjuku, larangan membuang kaleng kosong sembarangan telah berlaku sejak 1997 di area-area khusus yang ditetapkan untuk menjaga keindahan kota.

Pelanggar dapat dikenai denda hingga ¥20.000 atau sekitar Rp 54 juta.

Mulai Oktober, larangan tersebut juga akan diperluas untuk mencakup berbagai jenis wadah makanan bekas, termasuk bungkus makanan, sedotan, dan sumpit.

Selain mempertimbangkan penerapan denda, Pemerintah Metropolitan Tokyo juga mendorong upaya pencegahan melalui inisiatif "Keep Tokyo Clean" atau "Jaga Kebersihan Tokyo".

Salah satu langkah yang dipromosikan adalah penambahan fasilitas tempat sampah di ruang publik.

Persoalan ini menjadi penting karena banyak tempat sampah di Jepang sempat dihilangkan setelah serangan gas sarin di jaringan kereta bawah tanah Tokyo pada 1995 yang dilakukan anggota kelompok keagamaan Aum Shinrikyo.

Minimnya tempat sampah juga masih menjadi salah satu kendala yang dirasakan wisatawan asing saat berkunjung ke Jepang.

Hal tersebut tercermin dalam survei Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.

Untuk mendukung penyediaan fasilitas, pemerintah metropolitan memberikan subsidi kepada otoritas daerah untuk pengadaan tempat sampah pintar, tempat sampah tahan ledakan, serta tempat sampah daur ulang.