Pendanaan juga disediakan untuk berbagai program, seperti patroli kebersihan, kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, kegiatan bersih-bersih, dan penelitian mengenai perilaku membuang sampah sembarangan.

Jepang tidak memiliki undang-undang nasional yang secara khusus melarang pembuangan sampah sembarangan.

Pengaturan mengenai persoalan tersebut umumnya diserahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan masing-masing.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang pada 2023, sebanyak 61% dari 1.741 pemerintah daerah yang disurvei memiliki peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan.

Di Tokyo, angka tersebut mencapai sekitar 84%.

Sejumlah prefektur, seperti Tottori, Saitama, dan Hokkaido, juga telah memberlakukan aturan serupa, termasuk denda dalam kondisi tertentu.

Kebijakan denda terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan juga telah diterapkan di berbagai kota besar dunia.

Di Singapura, pelanggar dapat dikenai denda sebesar 300 dolar Singapura atau sekitar US$235.

Sementara itu, denda di New York dapat mencapai US$400.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan aktivitas di ruang publik, Tokyo kini tengah mencari pendekatan yang dapat menjaga kebersihan kota sekaligus mempertahankan kenyamanan bagi penduduk lokal maupun pengunjung internasional.