Pemerintah sedang menggodok rencana kebijakan khusus untuk memberikan insentif pajak pertambahan nilai bagi pelaku industri tekstil dalam negeri.

Insentif tersebut akan diberlakukan secara khusus kepada perusahaan tekstil yang mempekerjakan tenaga kerja alih daya atau outsourcing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Antara Business Forum 2026 di Jakarta.

Kebijakan khusus ini menyasar pekerja outsourcing karena perusahaan tekstil berorientasi ekspor memiliki siklus pemesanan empat musim yang berbeda.

Saat menghadapi lonjakan volume pesanan winter, summer, autumn, atau fall, perusahaan biasanya mengandalkan pekerja outsourcing.

Pemerintah saat ini masih membahas bentuk fasilitas PPN yang akan diberikan, yang opsinya antara pembebasan atau keringanan pajak.

Selain insentif pajak, proses pengembalian restitusi pajak bagi perusahaan tekstil berorientasi ekspor juga akan dipercepat.

Presiden Prabowo Subianto turut meminta langkah penguatan lain seperti perbaikan pasokan bahan baku dari dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga melakukan penertiban terhadap peredaran barang-barang impor ilegal berupa produk selundupan kiloan atau balpres.

Industri tekstil mendapat perhatian khusus karena menyumbang 0,97 persen ke produk domestik bruto Indonesia.

Sektor ini juga mencatatkan nilai ekspor mencapai US$12 miliar serta menyerap kurang lebih 4 juta tenaga kerja.