Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa belum ada aturan yang mengatur secara detail mengenai konsekuensi hukum apabila Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan mengenai kekosongan aturan tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi permohonan di MK yang mempersoalkan syarat Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.

"Nah itu sedang diuji dan saya tidak mau berkomentar banyak mengenai soal ini karena saya ada di dalam pemerintahan," kata Yusril dikutip dari video di akun YouTube miliknya pada hari Kamis.

Yusril menyatakan dirinya belum dapat membayangkan secara rinci konsekuensi hukum andaikata gugatan tersebut dikabulkan dan Gibran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

"Saya belum bisa juga membayangkan andaikata misalnya itu dikabulkan, ternyata tidak memenuhi syarat. Lantas apa yang akan terjadi?

Itu belum terlalu detail diatur di dalam aturan-aturan yang ada, hukum acaranya juga belum ada," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hukum acara mengenai persoalan tersebut baru diatur secara simpel di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi belum sampai merinci masalah tersebut.

Lebih lanjut, Yusril mempertanyakan apakah putusan tersebut nantinya akan membuat Gibran berhenti secara otomatis sebagai Wakil Presiden atau harus melalui mekanisme pemakzulan.

"Apakah otomatis berhenti ataukah harus balik lagi kepada proses ini, impeachment? Itu kan bisa menimbulkan ruang debat akademik mengenai persoalan itu," ucap pakar hukum tata negara tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisi cawapres karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.