Sejumlah pihak yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, serta beberapa warga dan forum purnawirawan.

Para pemohon meminta MK menyatakan bahwa syarat pendidikan merupakan persyaratan imperatif yang wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon.

Selain itu, para pemohon meminta Mahkamah membatalkan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dan membatalkan pelantikan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum selaku pihak termohon menyatakan dalam persidangan bahwa syarat pencalonan Gibran telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

KPU juga menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah terlambat selama 905 hari serta para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.