Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berupaya memaksimalkan implementasi wajib halal di berbagai wilayah.

Langkah tersebut dijalankan melalui penguatan koordinasi yang melibatkan jajaran pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa daerah diminta mengambil langkah strategis yang mencakup sosialisasi masif.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memfasilitasi para pelaku usaha agar segera mendaftarkan produk mereka.

Dukungan tersebut dapat diwujudkan lewat pengalokasian anggaran daerah guna memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil.

Kebijakan penganggaran ini disesuaikan sepenuhnya dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kementerian Dalam Negeri sendiri memegang tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan catatan badan terkait per 22 September 2026, jumlah sertifikat halal secara nasional telah mencapai angka 4.300.719.

Capaian jutaan sertifikat tersebut mencakup total 14.328.755 produk yang tersebar secara merata di 38 provinsi.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan perolehan sertifikat tertinggi yakni sekitar 1,1 juta sertifikat.

Posisi berikutnya disusul oleh Jawa Tengah dengan perolehan sekitar 806 ribu sertifikat serta Jawa Timur sekitar 690 ribu sertifikat.

Meski demikian, sejumlah daerah lain masih memerlukan akselerasi tambahan agar tingkat capaian sertifikasi bisa lebih merata.

Pemerintah pusat menegaskan kesiapannya dalam memfasilitasi daerah untuk menyusun peraturan yang selaras dengan karakteristik wilayah.