Kepastian pembiayaan justru menjadi instrumen penting untuk memperluas pasar kendaraan listrik di tanah air.

Masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan membeli sepeda motor pada kisaran harga Rp20 juta hingga Rp25 juta.

Tantangan utamanya adalah bagaimana kendaraan listrik dapat dibeli melalui skema pembiayaan yang mudah dan kompetitif.

Untuk sepeda motor, subsidi dinilai sudah tidak diperlukan apabila tersedia skema pembiayaan yang memadai.

Masalah kepastian aturan menjadi semakin krusial karena industri motor listrik masih berada dalam fase pembentukan pasar.

Produsen harus menentukan harga, membangun jaringan layanan purnajual, menyiapkan teknisi, serta memastikan ketersediaan komponen.

Perubahan ketentuan secara mendadak membuat pelaku usaha harus kembali menyesuaikan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Pemerintah berkepentingan memastikan insentif mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik nasional dalam jangka panjang.

Ukuran kebijakan bukan semata besaran insentif, melainkan kejelasan pihak yang berhak menerima fasilitas tersebut.

Spesifikasi kendaraan, persyaratan teknis, dan mekanisme pelaksanaan ikut menentukan keputusan produksi dan pembelian.

Dengan aturan jelas sejak awal, industri dapat menghitung investasi dan produk yang akan dikembangkan secara matang.

Konsumen juga tidak perlu menunggu perubahan ketentuan yang lama sebelum memutuskan membeli kendaraan.

Tantangan motor listrik bukan sekadar membuat harga kendaraan semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Industri membutuhkan aturan terprediksi agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan tanpa hambatan kebijakan.